BIGBOS777 - Lima tahun sejak diterapkannya Royal Decree 2020, Spanyol mencatat penurunan drastis dalam jumlah akun judi online baru—turun hingga 55% dibandingkan sebelum regulasi diberlakukan. Namun, yang mengejutkan, nilai total taruhan dan setoran pemain justru mengalami kenaikan konsisten.
🎯 Tujuan Awal: Lindungi Anak & Remaja
Royal Decree 2020 diterapkan untuk melindungi anak di bawah umur dari paparan iklan perjudian. Aturan ini membatasi iklan judi di TV, radio, dan media sosial hanya boleh tayang antara pukul 01.00 hingga 05.00 dini hari. Selain itu:
- Bonus pendaftaran akun baru dilarang
- Klub olahraga dilarang bekerja sama dengan sponsor judi
- Tokoh publik dilarang tampil dalam iklan
📉 Efek Langsung: Penurunan Akun Baru
Data dari Harm Reduction Journal menunjukkan bahwa jumlah akun baru pada 2023 hanya 1,35 juta, turun jauh dari 3,01 juta pada 2020. Tren penurunan ini konsisten dalam tiga tahun terakhir:
- 2021: 2,61 juta akun baru
- 2022: 1,37 juta akun baru
- 2023: 1,35 juta akun baru
🔁 Regulasi Dilonggarkan pada 2024
Pada April 2024, pemerintah melakukan "U-turn" atas beberapa aturan ketat:
- Kasino online boleh kembali menawarkan promosi ke pelanggan baru
- Iklan di media sosial kembali diizinkan
- Penggunaan figur publik dalam kampanye pemasaran juga diperbolehkan
📈 Paradoks: Pemain Lebih Sedikit, Uang Lebih Banyak
Meskipun jumlah pemain baru menurun, total setoran pemain meningkat setiap tahun:
- 2020: €2,19 miliar
- 2021: €2,75 miliar
- 2022: €2,99 miliar
- 2023: €3,18 miliar
Begitu juga dengan total nilai taruhan, yang naik dari €20,75 miliar (2020) menjadi €26,5 miliar (2023), meskipun sempat menurun tipis pada 2022.
💡 Catatan Tambahan
Pemerintah juga menetapkan batasan deposit, yaitu:
- €600 per hari
- €1.500 per minggu
- €3.000 per bulan
Namun, ini tidak cukup untuk menahan pertumbuhan nilai transaksi yang tetap meningkat di kalangan pemain aktif.
Kesimpulan:
Regulasi ketat memang berhasil menurunkan jumlah pemain baru di Spanyol, tapi tidak mengurangi intensitas permainan dari pemain yang sudah ada. Pemerintah kini dihadapkan pada dilema antara perlindungan konsumen dan kenyataan pasar yang terus berkembang.
