BIGBOS777 - Menurut laporan dari Bangkok Post, pejabat Thailand berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan keuangan yang ketat dalam upaya mereka untuk melegalkan kasino di dalam kompleks hiburan terintegrasi. Rancangan undang-undang yang saat ini masih dalam tahap peninjauan parlemen ini, bertujuan untuk memperkenalkan mekanisme pemantauan transaksi keuangan serta melarang akses bagi individu yang dianggap rentan secara finansial.
Suksit Srichomkhwan, Wakil Sekretaris Jenderal kepada Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, mengungkapkan bahwa regulasi yang diajukan ini terinspirasi dari hukum perjudian yang diterapkan di negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan UEA. Setiap tempat yang dilisensikan diharuskan melakukan investasi minimal sebesar 100 miliar Baht, dengan kasino hanya diperbolehkan menempati maksimal 10% dari total luas ruang kompleks.
Rencana ini merupakan bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas, dengan tujuan menarik investasi asing dan meremajakan sektor pariwisata negara tersebut. Pejabat pemerintah memperkirakan bahwa keberadaan resor terintegrasi ini dapat meningkatkan kedatangan turis internasional hingga 20% dan meningkatkan pengeluaran per perjalanan sekitar 22.000 Baht.
Catatan Penting: Pemerintah Thailand menegaskan bahwa langkah-langkah pengawasan yang ketat akan membuat pencucian uang "hampir tidak mungkin" terjadi di tempat-tempat ini.
Namun, proposal ini telah menuai perlawanan dari kelompok agama, organisasi masyarakat sipil, serta politisi oposisi yang memperingatkan tentang dampak sosial, termasuk masalah kecanduan judi. Rancangan awal undang-undang ini bahkan mengalami penundaan awal tahun ini akibat pengawasan publik yang semakin meningkat.
Para kritikus juga mempertanyakan sejauh mana aksesibilitas tempat-tempat ini bagi warga negara Thailand. Draf saat ini mengharuskan warga lokal untuk membuktikan adanya simpanan bank sebesar 50 juta Baht, sebuah ambang batas yang telah diakui oleh pejabat Kementerian Keuangan sebagai hal yang mungkin akan direvisi.
Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan proses ini dengan hati-hati, memastikan bahwa semua undang-undang yang diusulkan transparan dan melalui debat yang mendalam sebelum diberlakukan pada periode administrasi yang sedang berjalan.
